Perjuangan Secara Radikal Bangsa Indonesia Merebut Irian Barat

Usaha-usaha pembebasan Irian Barat melalui diplomasi bilateral dan Internasional ternyata juga tidak membawa hasil.

Oleh karena itu pemerintah Republik Indonesia mengambil sikap radikal terhadap pemerintah Belanda, yaitu:

1. Pada tahun 1954 Indonesia Membatalkan Ikatan Uni Indonesia-Belanda


2. Pembatalan Hasil KMB

Pada tanggal 3 Mei 1956 membatalkan hubungan Indonesia-Belanda berdasarkan perjanjian KMB. Pembatalan tersebut dilakukan secara sepihak oleh Indonesia dengan Undang-Undang No. 13 tahun 1956.

Secara singkat Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa hubungan selanjutnya antara Indonesia-Belanda adalah hubungan yang lazim antara negara-negara yang berdaulat penuh berdasarkan Hukun Internasional. Kepentingan Belanda di Indonesi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Perjuangan Secara Radikal Bangsa Indonesia Merebut Irian Barat
Gambar: Foto Mogok Total Buruh

3. Rapat Umum dan Pemogokan Total Buruh

Pada tanggal 18 November 1957 diadakan rapat umum pembebasan Irian Barat di Jakarta. Rapat umum diikuti oleh aksi pemogokan total buruh-buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan Belanda. Bahkan kapal-kapal penerbangan Belanda dilarang mendarat dan terbang di atas wilayah Indonesia.

4. Pengambilalihan Perusahaan Belanda di Indonesia

Pada tahun 1958 Indonesia melakukan tindakan tegas yaitu pengambilalihan modal perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia yang semula dilakukan secara spontan oleh rakyat dan buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan Belanda dan selanjutnya ditampung dan dilakukan secara teratur oleh pemerintah.

Pengambilalihan modal perusahaan-perusahaan milik Belanda tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1958.

Perusahaan Belanda yang diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia, antara lain:

a. Gedung Nederlandsche Handel Maatschappij N.V d. Perusahaan KLM.

b. Bank Escompto e. Perusahaan Philips.

c. Percetakan De Unie

5. Pembentukan Provinsi Irian Barat di Soasio

Sesuai dengan programnya, kabinet Ali Sastroamijoyo membentuk pemerintahan sementara Irian Barat yang berkedudukan di Soasio, Maluku utara.

Peresmian pembentukan provinsi Irian Barat dilakukan pada hari Ulang Tahun kemerdekaan Indonesia ke-11, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1956.

Provinsi Irian Barat tersebut meliputi wilayah Irian yang masih diduduki Belanda dan daerah Tidore, Oba, Weda, Patani, serta Wasile di Maluku Utara. Sultan Tidore Zainal Abidin Syah diangkat sebagai gubernur pertama pada bulan September 1956.

6. Pemutusan Hubungan Diplomatik

Pada tanggal 17 Agustus 1960, pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-15, Presiden Sukarno mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda.

Tindakan Presiden Sukarno tersebut merupakan jawaban atas sikap Belanda yang dianggap tidak menghendaki penyelesaian secara damai pengembalian Irian Barat kepada Indonesia, sebab:

a. Belanda mengirimkan kapal induk Karel Doorman ke Irian Barat melalui Jepang.

b. Belanda memperkuat Angkatan Udara dan Angkatan Darat di Irian Barat.

c. Belanda merencanakan pembentukan negara Papua di Irian Barat.

0 Response to "Perjuangan Secara Radikal Bangsa Indonesia Merebut Irian Barat"

Post a Comment